Legalitas News .Com - PURWOREJO - Acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 mendapat perhatian dan arahan dari Bupati Purworejo RH Agus Bastian SE MM secara virtual . Untuk Pemerintahan desa dan Kecamatan se Kabupaten Purworejo pada. Hadir dalam acara yang terpusat di Ruang Command Center ,yakni Anggota Komisi 1 DPRD Hj Tursiyati, Kepala DPPPAPMD Laksana Sakti AP MSi, Perwakilan Pimpinan KPPN, Serta Camat dan Kades yang tersambung melalui aplikasi Zoom ,Rabu (9/3/22).
Bupati Purworejo RH Agus Bastian S2E MM menyampaikan arahan bahwa pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa(DD) yang cukup besar ,dengan total besaran mencapai Rp 400 Triliun dalam kurun waktu 7 tahun sejak 2015. Dengan dana yang besar itu desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi desa yang dimiliki , memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi ,guna memajukan desa dan meningkatkan desa.
Untuk mensejahterakan masyarakat desa adalah kuatnya niat komitmen ,inisiasi inovasi kreasi dan kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD serta seluruh komponen masyarakat, itulah kunci sukses, dan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita- cita bersama itulah kunci untuk sukses," tegas Bupati .
Bupati Bastian juga mengatakan bahwa terbitnya Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2022 yang ditindak lanjuti dengan PMK Nomor 190/ PMK .07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa, dan sempat menjadi polemik terkait pengaturan prosentase minimal40% dari Pagau Dana Desa untuk pemberian BLT DD,minimal sebesar 20% dipergunakan untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani, serta dukungan pendanaan penanganan COVID 19 minimal 8% dari Pagu DD masing - masing desa.
Karena Regulasi ini bersifat wajib maka mau tidak mau harus dilaksanakan oleh desa walaupun banyak kendala atau potensi permasalahan yang terjadi, mengingat tingkat kesulitan yang cukup tinggi . Yang masih diperlukan penyempurnaan tugas dan komitmen kuat untuk meningkatkan kinerja ke depan dalam merencanakan ,mengelola dan mengawal Dana Desa, tegasnya.
Menurutnya, anggaran desa yang besar dapat menjadi berkah, namun juga dapat menjadi ancaman bagi Pemerintahan Desa apabila pengelolaanya tidak benar. Pemdes juga harus melibatkan masyarakat dengan mengutamakan pelaksanaan kegiatan pembangunan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa.
Terdapat empat variabel untuk menentukan besaran DD yang diterima Pemerintah Desa antara lain mengacu pada jumlah penduduk 10 %, luas wilayah desa 10 %, angka kemiskinan 40 % serta indeks kesulitan geografis desa 40 %.